Butuh Kebijakan Jangka Panjang untuk Satelit Indonesia Raya
Anggota Komisi I DPR RI Andreas Hugo Pareira. Foto : Azka/mr
Menindaklanjuti perkembangan program penyediaan satelit multi fungsi Indonesia (Satria) yang diproyeksikan selesai pada 2020, Anggota Komisi I DPR RI Andreas Hugo Pareira berharap ada kebijakan yang dibentuk guna mengatur kesinambungan pembangunan dan perawatan satelit tersebut. Diharapkan oleh Andreas bahwa Indonesia ke depan juga harus dapat menciptakan teknologi sendiri.
Hal ini disampaikannya ketika Rapat Kerja dengan Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), Bappenas, dan Kementerian Keuangan membahas Penyediaan Satelit Multi Fungsi di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (16/9/2019). Menurutnya secara perencanaan hal ini sudah didukung penuh oleh seluruh pihak, namun harus ada jaminan yang jelas secara jangka panjang dalam rangka sinkronisasi kekuatan teknologi komunikasi.
“Salah satu aspek menyatukan Indonesia adalah melalui sistem komunikasi yang bisa interconnected. Dan itu satu keharusan untuk Indonesia membangun itu. Namun problem di kita seringkali ketika terjadi pergantian kepemimpinan ini bisa jadi ada perubahan. Ini yang perlu menteri yakinkan ke kita bahwa ini harus ada jaminan,” sebut Andreas.
Politisi PDI-Perjuangan ini menyatakan jika tidak ada halangan maka pada 2020 Satelit Indonesia Raya (Satria) sudah siap mengangkasa. Untuk itu Pemerintah diminta segera mempersiapkan sebuah grand design sebab perkembangan teknologi komunikasi diketahui cepat berubah dan selalu mengalami peningkatan.
“Harus ada perencanaan dari kita di dalam rencana besar ini, juga untuk transfer ke depan kita punya teknologi sendiri. Kita harus merencanakan ke depan bahwa kita harus memiliki teknologi sendiri. Karena komunikasi harus ditekankan bahwa ini penting. Oleh karena itu saya kira penguasaan teknologi ini juga harus masuk dalam grand design ini,” tukasnya. (er/sf)